Jakarta — Tim Migrant Resource Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto (MRC-UMP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Konsultasi Publik Penilaian Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam kebijakan pelayanan publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk pekerja migran Indonesia, perempuan, dan anak.
Tim MRC-UMP memaparkan hasil riset dan pendampingan lapangan yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pelindungan hak-hak pekerja migran di tingkat desa dan kabupaten. MRC-UMP menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif HAM dalam setiap program pembangunan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang partisipatif. Selain itu, MRC-UMP juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan penelitian.
Komnas HAM RI menyambut baik kontribusi MRC-UMP yang dinilai mampu memberikan pandangan akademik dan praktis dalam mendorong daerah yang lebih peduli terhadap nilai-nilai HAM. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam memperkuat pelaksanaan penilaian HAM di daerah. Langkah ini menjadi momentum penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, serta menjunjung tinggi martabat dan hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.