Jakarta — Migrant Resource Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto (MRC-UMP) melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia dalam rangka membahas program pelindungan pekerja migran perempuan dan anak. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan pemerintah dalam upaya menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan pekerja migran.
Tim MRC-UMP menyampaikan hasil pemetaan awal dan temuan lapangan terkait kondisi pekerja migran perempuan, terutama yang berasal dari wilayah pedesaan. Beberapa isu yang dibahas meliputi kerentanan terhadap kekerasan, diskriminasi, akses terhadap layanan hukum dan kesehatan, serta dampak sosial bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. MRC-UMP juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat edukasi dan sistem perlindungan berbasis komunitas.
Pihak KemenPPPA menyambut baik gagasan dan komitmen MRC-UMP. Dalam tanggapannya, KemenPPPA menegaskan perlunya dukungan akademik dan penelitian dari perguruan tinggi untuk memperkuat dasar kebijakan pelindungan perempuan dan anak dalam konteks migrasi. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan program bersama seperti pelatihan peningkatan kapasitas perempuan calon pekerja migran, penyusunan modul edukasi keluarga migran, dan riset kebijakan perlindungan yang berperspektif gender dan anak.
MRC-UMP menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan, khususnya di bidang perlindungan pekerja migran. Diharapkan kerja sama dengan KemenPPPA ini menjadi langkah awal menuju pembangunan sistem perlindungan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi pekerja migran perempuan dan anak di Indonesia.